Penataan Dapil Ciamis Jadi Sorotan, Bawaslu Ingatkan Keadilan Suara Rakyat

CIAMIS – Bawaslu Kabupaten Ciamis mengingatkan penataan daerah pemilihan (dapil) DPRD harus menjamin keadilan keterwakilan suara masyarakat, bukan menjadi ruang kepentingan politik tertentu.

Peringatan tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis, Irham Fathiyyah Shulha, dalam Diskusi Regulasi Teknis Kepemiluan tentang Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Ciamis, Rabu (11/11/2026).

Irham menegaskan, penataan dapil merupakan persoalan mendasar karena menentukan bagaimana suara masyarakat dikonversi menjadi keterwakilan politik di lembaga legislatif.

“Penataan dapil merupakan persoalan mendasar yang harus dipastikan sejak awal tahapan agar tidak menimbulkan persoalan, ketidakadilan representasi, maupun polemik di kemudian hari,” tegas Irham.

Pada Pemilu 2024, Kabupaten Ciamis memiliki 50 kursi DPRD yang terbagi dalam enam daerah pemilihan, dengan alokasi 10 kursi pada Dapil Ciamis 1 dan tujuh kursi pada Dapil Ciamis 2.

Anggota KPU Kabupaten Ciamis, Dede Hilman, mengingatkan adanya dua potensi persoalan dalam penataan dapil, yakni malapportionment berupa ketimpangan alokasi kursi dan gerrymandering berupa manipulasi konfigurasi wilayah demi kepentingan politik.

“Ketujuh prinsip tersebut bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan pedoman untuk menghasilkan desain daerah pemilihan yang adil, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Dede.

Penataan dapil menghadapi tantangan berupa perbedaan jumlah penduduk, kondisi geografis, aksesibilitas wilayah, serta potensi kepentingan politik yang dapat memengaruhi pembentukan konfigurasi dapil.

Untuk mencegah ketimpangan tersebut, Bawaslu mendorong pengujian data kependudukan, pengawasan kepatuhan terhadap tujuh prinsip penataan dapil, serta keterbukaan rancangan melalui mekanisme uji publik.

Masyarakat juga dapat terlibat dengan mempelajari rancangan dapil, menyampaikan tanggapan berbasis data, dan mengawasi proses penataan agar keterwakilan politik benar-benar mencerminkan kepentingan publik.