Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Ciamis Awasi Pemutakhiran Data di DPD PKS, Pastikan Akurasi Anggota Parpol

pemuktahiran sipol

CIAMIS, 25 November 2025 – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ciamis terus memperkuat pengawasan terhadap proses pemutakhiran data anggota partai politik menjelang persiapan Pemilu serentak berikutnya. Samsul Maarif, Fanny Dwiriantini selaku anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis, didampingi tim pengawasan, hari ini menyambangi langsung Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Ciamis, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, dalam rangka pengawasan langsung terhadap pemutakhiran data internal partai.

Pengawasan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk memastikan bahwa data keanggotaan partai politik yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah akurat, mutakhir, dan memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Proses pemutakhiran data ini menjadi krusial untuk menjaga integritas daftar pemilih dan peserta Pemilu.

“Fanny Dwiriantini" menyatakan, fokus pengawasan meliputi beberapa aspek, termasuk mekanisme pemutakhiran data, validitas Kartu Tanda Anggota (KTA) yang baru, serta ketersediaan dokumen pendukung lainnya.

“Kami ingin memastikan proses yang dilakukan oleh partai politik, dalam hal ini DPD PKS Ciamis, sudah sesuai dengan ketentuan. Akurasi data anggota menjadi pondasi penting dalam proses demokrasi. Jangan sampai ada anggota yang tidak memenuhi syarat atau ganda,” tegas Fanny Dwiriantini saat ditemui di lokasi.

Di Sekretariat DPD PKS, rombongan Bawaslu disambut oleh sekretaris, yang menyampaikan bahwa DPD PKS Ciamis secara rutin melakukan pemutakhiran data keanggotaan sebagai komitmen partai terhadap kepatuhan regulasi Pemilu.

Kegiatan pengawasan ini diharapkan dapat meminimalisir potensi masalah di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan sengketa keanggotaan partai politik. Bawaslu Ciamis mengimbau seluruh partai politik di Kabupaten Ciamis untuk proaktif dalam memutakhirkan data dan menjaga kondusivitas politik menjelang tahapan Pemilu selanjutnya.