Bawaslu Ciamis Perkuat Kelembagaan Lewat Kolaborasi dengan Stakeholder

Ciamis, 27 September 2025 – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ciamis menggelar kegiatan strategis bertajuk "Penguatan Kelembagaan Pengawasan Pemilu" pada Sabtu, 27 September 2025, di Hotel Tyara Plaza, Ciamis. Acara ini bertujuan memperkuat peran Bawaslu melalui kolaborasi intensif dengan berbagai stakeholder untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Perwakilan Bupati Ciamis, Widodo Wuryanto sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Barat, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis, serta perwakilan dari partai politik, ormas keagamaan, organisasi mahasiswa, lembaga perguruan tinggi, dan organisasi perempuan. Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Barat, Widodo Wuryanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa acara ini merupakan bagian dari kegiatan nasional untuk memperkuat pemahaman dan hubungan Bawaslu dengan pemangku kepentingan demi Pemilu yang bersih dan adil. “Demokrasi bukan soal menang dan kalah tapi tentang kita semua menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan kepercayaan publik”, tambah Widodo Wuryanto di akhir sambutannya.

Diskusi dalam acara tersebut menampilkan tiga narasumber yang fokus pada proyeksi kebijakan dan penguatan kelembagaan. Tenaga Ahli dari Komisi II DPR RI, Ari Haryanto, menyampaikan bahwa revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah masuk Program Legislasi Nasional 2026, sehingga membuka ruang masukan dari publik. Komisi II menyoroti empat poin utama, termasuk isu kelembagaan Bawaslu yang harus tetap permanen dan wacana penerapan sistem pemilu campuran untuk Pemilu 2029 demi mewujudkan Pemilu yang lebih murah dan berkualitas. Sementara itu, Pegiat Pemilu Mega Nugraha menyoroti bahwa Bawaslu saat ini masih memiliki kewenangan yang terbatas, khususnya dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Ia berharap Bawaslu ke depan dapat memiliki kewenangan yang lebih tajam, bahkan memiliki penyidik atau penyelidik sendiri agar dapat menindaklanjuti pelanggaran secara lebih kuat dan mengikat.

Pegiat Pemilu lainnya, Dr. Rasminto, menambahkan bahwa meskipun tingkat partisipasi Pemilu di Ciamis sudah tinggi, risiko kerawanan Pemilu, seperti politik identitas, juga masih cenderung tinggi. Oleh karena itu, kolaborasi dengan stakeholders sangat krusial untuk membangun trust dan mendukung Bawaslu dalam menghadapi tantangan dinamika politik kepemiluan kontemporer. Kolaborasi yang sudah terjalin baik di Ciamis ini diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjadikan demokrasi di Kabupaten Ciamis berintegritas.