CIAMIS – Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis, Irham Fathiyya Shulha, didaulat menjadi narasumber utama dalam kegiatan Pendidikan Politik bagi Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ciamis. Kegiatan ini berlangsung di Desa Sukaharja, Kecamatan Rajadesa, pada Selasa (26/5) kemarin.
Di hadapan warga yang hadir, Irham yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Pendidikan Pelatihan (Kordiv SDMOD) Bawaslu Ciamis, mengupas tuntas urgensi menolak politik uang (money politics) sebagai pilar utama pemberantasan korupsi di tingkat akar rumput.
Politik Uang: Akar dari Korupsi Politik
Dalam pemaparannya, Irham menekankan bahwa korupsi politik di tingkat kebijakan sering kali berakar dari proses pemilihan yang tidak sehat. Biaya politik yang tinggi akibat maraknya praktik jual-beli suara menjadi pemicu utama saat pejabat terpilih berusaha "mengembalikan modal" kampanye.
"Korupsi politik sering kali berawal dari biaya politik yang tinggi. Ketika politik uang dinormalisasi, maka integritas kepemimpinan yang dihasilkan akan cacat sejak awal. Menolak politik uang adalah langkah nyata masyarakat dalam memberantas korupsi," tegas Irham.
Ajakan Membangun Budaya Politik Berintegritas
Menutup jalannya diskusi, Irham mengajak seluruh lapisan masyarakat Desa Sukaharja untuk tidak tinggal diam dan aktif terlibat dalam mengawal jalannya demokrasi yang bersih. Menurutnya, perubahan budaya politik harus dimulai dari keberanian warga untuk menolak iming-iming materi.
Ada dua poin utama yang ditekankan untuk masyarakat:
- Membangun Benteng Moral: Menolak segala bentuk pemberian, baik berupa uang maupun materi lainnya, yang bertujuan mengarahkan pilihan politik.
- Berani Melapor: Aktif mengawasi lingkungan sekitar dan tidak ragu melaporkan setiap indikasi atau temuan pelanggaran politik uang kepada pihak Bawaslu.
Melalui edukasi yang diinisiasi oleh Kesbangpol ini, diharapkan masyarakat Kecamatan Rajadesa dapat menjadi pelopor dalam mewujudkan ekosistem politik Tatar Galuh yang jujur, adil, dan berintegritas.
