Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Ciamis Awasi Pemutakhiran Data Parpol di DPD PAN: Pastikan Kepatuhan Administrasi Pemilu

pemuktahiran sipol

CIAMIS – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ciamis terus memperkuat pengawasan terhadap tahapan Pemilu, salah satunya melalui kegiatan pengawasan pemutakhiran data dan keanggotaan partai politik. Pada hari ini, Bawaslu Ciamis mendatangi langsung Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Ciamis untuk melakukan pengawasan melekat.

Kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk memastikan bahwa setiap partai politik peserta pemilu telah melakukan pemutakhiran data dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama menjelang tahapan krusial Pemilu berikutnya.

Fokus Pengawasan: Data dan Keterwakilan Perempuan

Koordinator Divisi Hukum dan penyelesaian sengketa, Fanny Dwiriantini, menyampaikan bahwa fokus utama pengawasan adalah verifikasi data keanggotaan, kepengurusan, serta pemenuhan syarat keterwakilan perempuan.

"Kami datang untuk memastikan DPD PAN Ciamis telah melaksanakan pemutakhiran data secara akurat dan transparan. Ini krusial karena data ini akan menjadi dasar verifikasi oleh KPU. Kami juga menekankan pentingnya pemenuhan syarat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai, yang sesuai amanat undang-undang harus mencapai minimal 30 persen," ujarnya di lokasi.

Tim Bawaslu melakukan pengecekan terhadap sejumlah dokumen, antara lain:

  • SK Kepengurusan tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang masih berlaku.

  • Daftar Anggota Partai yang termutakhirkan.

  • Dokumentasi Kantor Sekretariat DPD PAN.

  • No rekening Paratai

Kegiatan ini menunjukkan keseriusan Bawaslu Kabupaten Ciamis dalam menjaga kualitas proses demokrasi di tingkat lokal. Pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik adalah langkah awal yang menentukan validitas data peserta Pemilu, yang pada akhirnya akan mempengaruhi keabsahan seluruh tahapan Pemilu. Bawaslu Ciamis mengimbau semua partai politik untuk terus menjaga integritas data dan mematuhi aturan main yang telah ditetapkan.