Kawal Akurasi Data Pemilih, Bawaslu Ciamis Awasi Ketat Rakor Persiapan PDPB Triwulan II di KPU

CIAMIS – Bawaslu Kabupaten Ciamis terus memperketat pengawasan terhadap jalannya tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) demi memastikan hak pilih masyarakat terlindungi secara menyeluruh. Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan PDPB Triwulan II yang berlangsung di Aula Kantor KPU.

Sebagai sesama lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu Ciamis hadir untuk mengawasi seluruh rangkaian tahapan, memastikan KPU menjalankan proses pemutakhiran data secara transparan, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Awasi Kejanggalan Data Lapangan

Dalam rakor tersebut, perhatian Bawaslu tertuju pada laporan KPU mengenai hasil verifikasi faktual terhadap data pemilih yang dianggap tidak wajar. Salah satu temuan yang diverifikasi adalah keberadaan pemilih yang tercatat berusia di atas 100 tahun.

Bawaslu Ciamis menekankan bahwa akurasi data seperti ini sangat krusial. Kepastian mengenai status pemilih tersebut—apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia—harus dipastikan secara hukum demi menjaga integritas daftar pemilih dan mencegah potensi penyalahgunaan data pada pemilu yang akan datang.

Mendorong Demokrasi Substansial dan Ramah Disabilitas

Anggota KPU, Tohirin, dalam paparannya mengakui bahwa seluruh kinerja KPU senantiasa berada di bawah pengawasan ketat Bawaslu. Ia juga menyebutkan ada 15 standar pemilu demokratis yang harus dipenuhi, di antaranya adalah pemutakhiran daftar pemilih yang mencakup dimensi demokrasi prosedural dan demokrasi substansial.

Menanggapi hal tersebut, Bawaslu Ciamis bersama PPDI Ciamis mendorong agar aspek substansial ini benar-benar menyentuh kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. PPDI meminta agar petugas pemutakhiran data (pencoklitan) di lapangan lebih aktif dan detail. Petugas wajib menanyakan secara spesifik mengenai ragam disabilitas yang dialami warga dan menuangkannya ke dalam kolom keterangan, serta jeli melihat apakah ada anggota keluarga lain yang memiliki disabilitas namun belum terdata.

Soroti Kendala Pemilih Pemula dan Warga Binaan

Bawaslu Ciamis juga mencermati sejumlah catatan sektoral yang mengemuka dalam rapat koordinasi:

• Pemilih Pemula di Sekolah: KCD Wilayah XIII mengungkapkan adanya kendala unik di lapangan. Pihak Disdukcapil sebenarnya sudah melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah, namun sejumlah siswa enggan melakukan perekaman KTP-el karena alasan enggan difoto mengenakan seragam sekolah dan ingin bersolek (make-up) terlebih dahulu. Terhadap kendala ini, KCD XIII menyatakan komitmennya untuk tidak lagi sekadar berkirim surat, melainkan akan langsung terjun ke lapangan guna mempercepat perekaman.
• Warga Binaan di Lapas: Terkait hak pilih di Lapas Kelas IIB Ciamis, tercatat ada 329 warga binaan. Pihak Lapas mengapresiasi respons cepat Disdukcapil dalam pemenuhan NIK dan KTP-el bagi warga binaan, sebuah langkah yang terus dikawal Bawaslu agar tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilihnya karena kendala administrasi kependudukan.
• Netralitas dan Status TNI: Pengawasan juga diarahkan pada koordinasi dengan Kodim terkait mutasi data anggota TNI, baik yang baru masuk sebagai anggota aktif maupun yang telah purna tugas (pensiun), agar status hak pilih mereka tercatat dengan tepat.

Sinergi Pencegahan Bersama Kesbangpol

Dukungan terhadap fungsi pencegahan dan sosialisasi yang melekat pada Bawaslu juga datang dari Kesbangpol. Kesbangpol menyatakan selalu menyelipkan materi pendidikan politik dalam setiap sosialisasi kepada masyarakat guna mendorong warga memberikan hak pilihnya, serta mengimbau pemilih pemula untuk segera mengaktifkan data kependudukan mereka di Disdukcapil.

Melalui pengawasan melekat pada Rakor persiapan PDPB Triwulan II ini, Bawaslu Kabupaten Ciamis berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pemutakhiran data, memastikan setiap kendala di lapangan segera dicarikan solusi, dan memastikan hak pilih seluruh elemen masyarakat Kabupaten Ciamis tetap terjaga dengan aman.