Perkuat Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Ciamis Gandeng KOPRI PMII Jaga Integritas Demokrasi

CIAMIS – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ciamis resmi menjalin kerja sama strategis dengan Korps PMII Putri (KOPRI) Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Ciamis. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang berfokus pada penguatan pengawasan partisipatif perempuan.

Langkah ini diambil sebagai upaya nyata dalam melibatkan elemen mahasiswa perempuan untuk menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Tatar Galuh Ciamis.

Fokus pada Peran Strategis Perempuan

Ketua Bawaslu Ciamis menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengawasan pemilu bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendasar. Perempuan dinilai memiliki ketelitian dan pendekatan sosial yang efektif dalam mendeteksi potensi pelanggaran di tingkat akar rumput.

"Sinergi dengan KOPRI PMII ini adalah langkah krusial. Kami ingin memastikan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya dilakukan oleh lembaga formal, tetapi juga aktif digerakkan oleh kelompok intelektual muda perempuan," ujar Jajang Miftahudin sebagai Ketua Bawaslu Ciamis

Poin Utama Kerja Sama (MoU)

Dalam kesepakatan tersebut, terdapat beberapa poin penting yang menjadi fokus kolaborasi, di antaranya:

• Pendidikan Politik: Sosialisasi mengenai hak-hak politik perempuan dan pentingnya menolak praktik politik uang (money politics).
• Literasi Digital: Mengajak kader KOPRI untuk menjadi garda terdepan dalam menangkal hoaks dan isu SARA selama tahapan pemilu/pilkada.
• Pemantauan Lapangan: Mendorong kader KOPRI untuk aktif melaporkan jika ditemukan dugaan pelanggaran administratif maupun pidana pemilu di wilayah masing-masing.

Komitmen KOPRI PC PMII Ciamis

Ketua KOPRI PC PMII Ciamis menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, kerja sama ini menjadi wadah bagi kader KOPRI untuk mengimplementasikan nilai-nilai pergerakan dalam mengawal keadilan pemilu.

"Kami siap berkomitmen membantu Bawaslu Ciamis. Sebagai kelompok perempuan terdidik, KOPRI memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan ramah terhadap isu gender," tegasnya.

Menuju Demokrasi yang Berintegritas

Penandatanganan MoU ini diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi pengawasan di Kabupaten Ciamis secara signifikan. Dengan masuknya KOPRI dalam barisan pengawas partisipatif, Bawaslu Ciamis optimis dapat menekan angka kecurangan dan menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat dan berintegritas di masa mendatang.